pemainku.com, Kepala Otoritas Ibu Kota Kepulauan (IKN) Jakarta Bambang Susanto mengatakan anggaran perusahaannya pada 2024 sekitar Rp 21,7 miliar diblokir dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bambang mengatakan, dalam DIPA kewenangan IKN untuk 12 kegiatan sebesar Rp434 miliar, terdapat alokasi sebesar Rp21,7 miliar untuk melaksanakan kebijakan koordinasi pemerintah. Bambang menjelaskan dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024), “Seperti usaha lainnya, Rp 434 miliar, 5 persen, diblokir.
Pada saat ini, Tn.
Blok dana IKN ini didaftarkan berdasarkan Dokumen No. S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyesuaian Terpisah Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini mempertimbangkan situasi geopolitik global Penyerapan anggaran
Selain itu, Bambang juga melaporkan pendapatan IKN tenaga listrik pada tahun 2023 mencapai Rp 271,71 miliar.
Jumlah tersebut sekitar 95,04 persen dari total anggaran IKN 2023 sebesar Rp 285 miliar. Penyerapan terbesar di Sekretariat Otoritas IKN sebesar Rp174,13 miliar.
“Tahun lalu alokasi kita Rp 285 miliar, sebenarnya serapannya 95 persen Rp 271 miliar, itu untuk 9 unit eselon I. Alhamdulillah kita mencapai 95 persen, karena yang pasti kebutuhannya ada. Lebih dari yang terjadi,” kata Bambang Susantono.
Bambang Susantono, Ketua Institut Nasional Indonesia (IKN), mengatakan pihaknya mengajukan rencana baru anggaran IKN 2024 sebesar Rp 3,569 triliun.
“Mungkin kami ingin memberikan sejumlah uang lagi, lebih banyak pabrik, pabrik/pabrik yang akan dialihkan kepada kami dari perusahaan lain atau akan dikelola,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di. Senin (18/3/2024).
Porsi terbesar untuk Kementerian Perekonomian dan Teknologi sebesar Rp 2,175 triliun. Bambang kemudian menjelaskan unit keuangan baru untuk operasional perusahaan dan lembaga tersebut.
“Kalau dilihat dari hal-hal yang terlibat, misalnya proyek pembangunan dan pemeliharaan (Rp 587 miliar), pengembangan usaha dan pengelolaan transportasi (Rp 347 miliar), pembangunan dan pembangunan perumahan dan pembangunan (Rp 893 miliar),” dia. jelaskan dengan memberi contoh.
Pada Maret 2024, lanjutnya, pejabat IKN berencana mengirimkan permohonan baru sekitar Rp 122 miliar untuk tahun anggaran 2024. Namun situasinya menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
“Mei pasti ada pembahasannya, misalnya tentang pemeliharaan dan pengelolaan bangunan yang hancur, pembangunan gedung yang belum atau tidak dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis,” ujarnya.
Kemudian, kata Bambang, juga terkait dengan biaya penyelenggaraan seluruh pemerintahan, yaitu seluruh pemerintahan yang termasuk dalam nomor IKN, memberikan manfaat dan alat untuk mendukung pengaturan seluruh pemerintahan.
“Karena kita harus memulai pelaksanaan pemerintahan daerah khusus. Idenya, ketika presiden pindah ke ibu kota, kita harus memulai pekerjaan kita dengan cara pemerintahan daerah khusus,” kata Bambang Susantono.